Inspirasinews.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menjelaskan, mengapa Provinsi Bengkulu tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) bidang kelautan dan perikanan. Menurut Usin, pihaknya (Komisi 2) telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang untuk mengetahui penyebabnya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring SH mengatakan, Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu melakukan penulusuran dan koordinasi ke BKIPM Palembang dan didapat penyebab kenapa Provinsi Bengkulu tidak pernah mendapatkan DBH bidang kelautan.
"Karena kekayaan hasil kelautan dan perikanan kita yang banyak diekspor melalui perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai hasil laut Provinsi Bengkulu," kata Usin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (11/11/2022).
Dijelaskan Usin, termasuk juga hasil tambak udang yang ada di Provinsi Bengkulu mereka hanya supplier pada perusahaan eksportir. Disisi lain, Pemprov bersama kabupaten dan kota wilayah pesisir Bengkulu sudah seharusnya mendorong optimalisasi pendapatan dari hasil tangkap yang terkoordinir dalam Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pendaratan pertama hasil laut dari alat tangkap.
"Pemprov Bengkulu bersama Pemkab/Pemkot di wilayah pesisir Bengkulu harus melakukan penguatan kelembagaan UKM/UMKM dengan pelatihan dan pendampingan agar mendapatkan sertifikat HACCP dan HC sebagai syarat Eksport olahan makanan dari Hasil Laut kita yang kaya raya ini," kata politisi Partai Hanura ini.
"Jangan sampai kita punya kekayaan diatasnamakan provinsi lain. Ibarat pepatah, sapi punya susu, kambing punya nama," pungkas Usin.
