Inspirasinews.co.id – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer yang tergabung dalam Yayasan NAL menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Lebong, Rabu (11/12/2024). Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pencairan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Rabu (11/12/2024)
Para pendemo menyampaikan dua belas poin tuntutan yang menyoroti masalah keuangan yang kini tengah menghantui sejumlah pegawai di daerah tersebut. Di antara tuntutan yang disampaikan adalah pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah tertunda selama lima bulan, serta pencairan dana Ganti Uang (GU) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembayaran Langsung (LS).
Salah satu perwakilan demonstran, Heri, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pejabat Pemkab Lebong yang tidak hadir menemui massa aksi. “Pejabatnya ada di dalam. Tidak mau menemui kami. Tidak mau mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan,” ujarnya dengan nada frustrasi.
Sikap acuh tak acuh dari para pejabat berwenang mendorong para demonstran untuk melanjutkan aksi mereka ke depan Kantor DPRD Kabupaten Lebong. Meskipun mereka berharap untuk mendapatkan kejelasan dan jawaban atas tuntutan yang disampaikan, tidak adanya perwakilan dari Pemkab Lebong yang bersedia menemui mereka membuat suasana semakin tegang.
Dalam orasinya, Direktur Yayasan NAL, Devi Gunawan, menyampaikan bahwa jika sampai akhir tahun 2024 tidak ada realisasi dari tuntutan yang telah diajukan, mereka tidak segan-segan untuk melapor kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita akan menyurati Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai carut-marutnya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebong yang semakin hari semakin kacau,” tegas Devi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hak-hak ASN dan honorer harus ditegakkan. “Sejumlah tuntutan yang sudah kita sampaikan tadi, kita tunggu kejelasan dari pihak terkait. Namun jika sampai akhir Desember ini hak-hak dari rekan-rekan kita belum juga bisa direalisasikan, maka kami akan melaporkan pejabat-pejabat yang berwenang,” pungkasnya.
Aksi damai ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan ASN dan honorer di Kabupaten Lebong. Mereka berharap agar pihak Pemkab dapat segera merespons tuntutan mereka dengan serius dan transparan, agar hak-hak mereka sebagai pegawai negara dapat dipenuhi. Para demonstran menyuarakan keinginan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini demi kesejahteraan bersama.
Dengan berlanjutnya aksi ini, diharapkan Pemkab Lebong dapat segera mengambil langkah konkrit untuk menanggapi tuntutan yang diajukan, serta memastikan bahwa hak-hak ASN dan honorer tidak terabaikan. Aksi ini menjadi simbol perjuangan untuk keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lebong. (Erwin)
