Bengkulu, Inspirasinews.co.id – Program “Makan Akbar” yang digagas Gubernur Bengkulu bekerja sama dengan seorang tokoh lokal, Wilie Salim dan Ustad Deri Sulaiman, pada Selasa, 8 April 2025, menuai kritik keras dari berbagai pihak. Acara yang dilaksanakan di pusat kota Bengkulu itu diduga melibatkan secara paksa para siswa, khususnya dari jenjang SMK jurusan kuliner dan siswa SMP yang sebentar lagi menghadapi ujian akhir.
Salah satu sorotan tajam datang dari cara perekrutan tenaga kerja dalam kegiatan tersebut. Para siswa SMK jurusan kuliner disebut telah dieksploitasi sejak pukul 16.00 WIB dan dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk penyajian makanan dalam jumlah besar. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui kapan mereka akan dipulangkan, menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kesejahteraan para siswa.
Selain itu, sejumlah siswa SMP juga dimobilisasi untuk turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut, padahal mereka tengah dalam masa persiapan pelaksanaan tengah semester. Kegiatan yang seharusnya bersifat sosial justru dianggap mengganggu konsentrasi belajar dan berpotensi melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, serta kegiatan ini di luar kegiatan KBM.
Toni, salah satu tokoh muda Bengkulu, menilai bahwa program ini sarat kepentingan politis dan mengandung unsur maladministrasi. Ia menyoroti bahwa surat edaran terkait pelibatan siswa dalam acara tersebut dikeluarkan langsung oleh Gubernur Bengkulu, yang menurutnya telah melewati batas kewenangannya.
“Seharusnya yang memiliki otoritas mengeluarkan surat terkait kegiatan di wilayah Kota Bengkulu adalah Wali Kota, bukan Gubernur. Ini jelas merupakan bentuk pengangkangan terhadap wewenang kepala daerah tingkat II,” tegas Toni.
Ia juga mempertanyakan motif di balik acara tersebut yang dilakukan menjelang bulan-bulan politik, dan menilai bahwa eksploitasi tenaga siswa SMK demi menyukseskan acara pemerintah provinsi adalah langkah yang tidak etis serta mencoreng dunia pendidikan.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait keterlibatan siswa dan kemungkinan adanya tekanan terhadap sekolah. Masyarakat dan pengamat kebijakan publik pun mendesak agar Ombudsman serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam kegiatan ini.
Dengan semakin derasnya kritik dan sorotan publik, diharapkan ada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program-program serupa agar tidak lagi melibatkan anak-anak secara tidak proporsional demi kepentingan seremonial belaka.
Hingga berita ini diterbitkan siswa SMK yang dieksploitasi belum juga pulang kerumahnya masing-masing. ***
