Korupsi Kepala Desa Tanjung Sari Jadi Sorotan, Massa Desak Transparansi Proses Hukum

  • https://vpsforexindonesia.com/
  • https://vpsforexindonesia.com/
APPI dan Warga Tanjung Sari Gelar Aksi Damai di Kejari Bengkulu Utara.

Bengkulu Utara, Inspirasinews.co.id — Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Cabang Kabupaten Bengkulu Utara bersama masyarakat Desa Tanjung Sari menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, Selasa (3/6/2025) siang.

Aksi damai ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Tanjung Sari, Elson Agus Fitiadi, selama dua periode masa jabatannya.

Koordinator aksi, Predi Fransiska, SKM, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu keadilan yang tak kunjung datang.

“Kami datang ke sini bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menuntut penegakan hukum. Jangan hanya berani memproses kasus kecil, tapi tutup mata pada yang punya kuasa,” tegas Predi.

Tuntutan Aksi

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima pokok dugaan korupsi yang dilakukan Kades Elson, antara lain:

Mark-up Dana Posyandu sebesar Rp48.750.000, di mana warga tetap diminta membayar biaya imunisasi dan gizi meski dana telah dianggarkan.

Rehabilitasi sumber air bersih yang diduga tidak sesuai peruntukan karena hanya berupa pembangunan pelapis tebing.

Pengadaan pos keamanan yang diduga fiktif karena tidak ada bangunan fisik di lapangan.

Pembangunan sarana kepemudaan senilai Rp288.620.950 yang diduga mark-up dan tidak sesuai spesifikasi.

Program ketahanan pangan bidang pertanian dan peternakan dengan dana Rp164.429.700, juga diduga sarat penyimpangan.

“Kalau Kejari tak sanggup membongkar kasus-kasus korupsi seperti ini, lebih baik mundur saja,” seru Susi Susanti, juru bicara aksi.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus lain yang dinilai mangkrak di Kejari, termasuk dugaan penggelapan aset rumah dinas pimpinan DPRD, anggaran rumah tangga DPRD, hingga SPPD fiktif.

Desakan Transparansi

Massa mendesak Kejari agar bekerja profesional dan transparan dalam penanganan perkara. Mereka menuntut agar progres hukum terhadap setiap laporan masyarakat dipublikasikan secara terbuka agar tak ada ruang bagi “main mata” dengan kekuasaan.

“Kejaksaan jangan jadi alat politik. Penegakan hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan takut pada bayang-bayang kekuasaan daerah,” kata orator lainnya, Ishak Burmansyah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Bengkulu Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan laporan yang disampaikan peserta aksi.

Pewarta: Joni/Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © INSPIRASINEWS 2025

Category
Article Type