Lebong, Inspirasinews.co.id - Segenap unsur pimpinan dan seluruh anggota serta keluarga besar secretariat DPRD kabupaten lebong mengucapkan selamat atas hari lahir kejaksaan republic Indonesia ke 81 Tahun 2026.
Rapat penting ini sengaja dilaksanakan guna menyikapi serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti oleh 78 desa di wilayah Kabupaten Lebong.
Salah satu agenda utama sekaligus krusial yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah kejelasan mengenai pembayaran honor bagi para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek).
Diketahui, kegiatan Bimtek tersebut telah sukses dilaksanakan pada Minggu (20/9) kemarin, namun hingga saat ini hak berupa honor bagi para peserta dilaporkan belum juga dibayarkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Gunadi Mursalin, S.Sos., memberikan kepastian bahwa permasalahan keterlambatan pembayaran honor ini akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Sementara itu Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen,S.Sos., dalam sambutannnya menyebutkan bahwa Tahun anggaran 2026 APBD perubahan merupakan Instrumen strategis dan wujud nyata dari komitmen untuk menyesuaikan kebijakan Fiskal dengan dinamika kebutuhan masyarakat, Kondisi ekonomi serta tantangan pembangunan yang berkembang ditengah perjalanan tahun anggaran.
Selanjutnya Carles Ronsen juga menyampaikan bahwa APBD perubahan disusun sebagai konsekwensi dari dinamika pembangunan daerah yang tidak selalu dapat diprediksi secara sempurnapada sa’at penetapan APBD murni.
Lebih lanjut Carles Ronsen menyebutkan bahwa Sepanjang perjalanan tahun anggaran terdapat factor yang menuntut penyesuaian Fiskal.
“Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 adalah dokumen keuangan dari kepala daerah yang diserahkan secara resmi kepada DPRD untuk dibahas, disetujui bersama, dan memastikan arah kebijakan anggaran sesuai dengan target pembangunan daerah yang baru.” Ungkap Carles Ronsen
R-APBDP adalah untuk penyelarasan program dan menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan situasi terbaru atau perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan, Dan selanjutnya dapat memberikan ruang bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum, masukan, atau catatan kritis pada tahap berikutnya. Demikian Carles Ronsen,S.Sos. ADV (Erwin)
