Bengkulu, Inspirasinews.co - Anggota Dewan Pers terpilih yang juga Cendekiawan muslim Azyumardi Azra meminta masyarakat waspada mengantisipasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Azra meminta masyarakat waspada sebab Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan. Meski berkali-kali mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya.
"Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media, saya kira jangan berpendapat begitu [Jokowi menolak], apalagi yakin. Karena melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan," kata dia dalam diskusi daring, Rabu (2/3/2022), dikutip dari Cnnindonesia.com.
Guru Besar UIN Jakarta itu misalnya menyoroti pernyataan Jokowi saat berkomitmen untuk memperkuat KPK. Namun, yang terjadi justru menyetujui RUU KPK meski banyak ditolak masyarakat luas.
Pada 2020, lanjut Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh. Namun, pemerintah justru menyetujui pengesah UU Cipta Kerja.
"Jadi enggak bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada. Jangan percaya, ternyata betul," kata dia.
Azra menyoroti perubahan sikap Jokowi itu banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di lingkungan Istana, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Azra mengaku skeptis dengan lanjutan isu penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengkritik wacana itu sebab berkebalikan dengan keputusan pemerintah yang pada 2020 justru ngotot melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19.
Namun, keputusan itu saat ini justru bertolak belakang. Di tengah banyak penolakan terkait wacana penundaan pemilu, lingkaran Istana justru ngotot agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda.
"Sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang. Tidak pemilunya ditunda. Kalau dulu dipaksakan diselenggarakan. Ini nggak dipaksakan ditunda," kata Azra, masih dikutip dari Cnnindonesia.com.
Menyikapi pernyataan Azyumardi, Ketua LSM Nurani, Rahman Tamrin menyatakan mendukung. Hal itu disampaikan Rahman Tamrin dalam konteks pemilu 2024 ditunda, dimana dirinya tidak setuju.
"Kami dari LSM tentu mendukung pernyataan Pak Azyumardi yang mengkritik Presiden Jokowi soal pemilu ditunda. Kami tidak setuju pemilu 2024 ditunda. Itu menodai citra demokrasi di negara kita yang sudah semakin membaik ini. Itu kemunduran, maka dari itu kita menolak jika pemilu 2024 ditunda," kata Rahman Tamrin dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
"Jangan Melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang disebutkan setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkadanya serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada," tegas Rahman Tamrin.
Rahman Tamrin mengajak elemen masyarakat lain turut bersuara menolak pemilu 2024 ditunda. "Ayo kawan-kawan, kita suarakan penolakan pemilu 2024 ditunda, pemilu 2024 harus tetap terlaksana sesuai jadwal, apalagi KPU sudah melaunchingnya," pungkasnya.
