Inspirasinews.co - KBRN, Bengkulu : Setelah usai pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu dijawab oleh Gubernur Bengkulu terkait laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2019, pembahasannya dilanjutkan di tingkat Komisi-Komisi.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun lalu ini, pihaknya meminta mitra kerjanya untuk menyajikan data mulai dari plafon anggaran. Sehingga nantinya bisa diketahui secara pasti penyebab hingga target yang tidak tercapai.
"Dari plafon anggaran diketahui ada berapa realisasi yang sebenarnya, ketika sudah disahkan menjadi APBD. Kemudian soal pendapatan dan belanja yang realisasinya tidak mencapai target. Termasuk juga Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SILPA)," kata Sumardi pada Selasa, (7/7/2020).
Selain itu Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi ini menejlaskan, dari sisi serapan, pihaknya tetap memberikan apresiasi. Tapi karena tidak mencapai 100 persen, tentu saja tetap bakal menjadi sorotan lembaga legislatif.
"Dari pembahasan nantikan diketahui penyebab atau kendalanya, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi kedepan," jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi ini.
Lebih jauh Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menambahkan, untuk mempermudah dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pihaknya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi III menyampaikan secara tertulis.
"Kita tidak mau pembahasan yang dilakukan sekedar formalitas saja. Mengingat kedepan harus ada perbaikan," tukas Sumardi.(Frd/AMBO)
